Menyoal Mahar Politik dan Bantuan Keuangan Pemerintah untuk Parpol

Pengakuan La Nyalla Mattalitti soal ‘mahar’ politik yang diminta Ketum Gerindra Prabowo Subianto untuk jadi cagub Jawa Timur cukup bikin heboh. Partai Gerindra pun membantahnya dengan menyebut sejumlah kepala daerah yang pernah mereka usung.

Seakan menyusul La Nyalla, Brigjen Pol Siswandi mengaku diminta mahar miliaran Rupiah oleh PKS untuk Pilwalkot Cirebon. Tentu saja PKS kemudian menepis isu itu dan menegaskan bahwa nama Siswandi tak pernah diproses di DPW.

Terlepas dari ada atau tidaknya mahar itu, sosiolog UGM Dr Arie Sujito menilai partai politik tak transparan dalam pengelolaan keuangan. Hal ini kemudian membuat isu adanya mahar muncul dalam kontestasi politik.

“Awal mulanya, dalilnya untuk biayai kampanye, tapi kan jadinya ada jebakan tawar menawar politik. Kedua, terjadi kapitalisasi jabatan,” ujar Arie saat berbincang dengan detikcom, Minggu (14/1/2018).

Proses ini kemudian membuat partai memilih kader atau calon dengan ukuran seberapa besar dana yang bisa dibayar. Dampaknya, kata Arie, masyarakat sulit mendapatkan calon kepala daerah yang sesuai dengan harapan.

“Sebenarnya kalau partai itu kelola dengan benar subsidi yang diberikan pemerintah, ini tidak akan terjadi. Akibatnya meski disubsidi–tapi nggak ada akuntabilitas politik–bahkan tak mengurangi mahar-mahar partai itu,” ujar Arie.

Pemerintah memang memberikan bantuan keuangan untuk partai politik. Lewat revisi PP No 83/2012 menjadi PP No 1/2018, dana bantuan itu naik 10 kali lipat menjadi Rp 1.000/suara yang diperoleh.

Regulasi ini semestinya menjadi pendorong parpol untuk melakukan kaderisasi yang lebih berkualitas. Kader yang baik akan menarik publik untuk memberikan suara, sehingga dana bantuan yang didapat lebih banyak.

“Partai dibiayai itu sudah bagus sebetulnya, cuma akuntabilitas kontrolnya yang harus diperbaiki,” kata Arie.

Ide awal pemberian dana bantuan untuk partai politik adalah agar parpol tak perlu memikirkan pembiayaan, kata Arie. Namun pengelolaan dana yang dinilai Arie kurang transparan malah membuat bantuan keuangan seakan masih kurang.

“Banyak sekali mereka memanfaatkan Pilkada itu untuk cari rente, (ini karena) partai tak dikelola dengan benar,” ujar dia.

Arie menyarankan, pendidikan politik untuk masyarakat diperbanyak. Sehingga publik bisa menyaring mana calon yang berkualitas dan mana yang hanya sekadar bermodal uang.

“Ada pendidikan politik kepada pemilih untuk mendorong pemilih tak milih dengan ukuran uang,” kata dia.

Ketika masyarakat semakin matang berpolitik, maka demokrasi tak menjadi mahal. Namun menurut Arie, kekuasaan telah dikapitalisasi sehingga membuat demokrasi menjadi mahal.

“Ide besar solusinya itu, selain transparansi, juga moralitas politik harus dijaga,” pungkas Arie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *