Menteri Rini: Divestasi Freeport Harus Rampung Kuartal I 2019

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan, perundingan Pemerintah Indonesia dengan Freeport McMoran Inc akan memengaruhi iklim investasi. Oleh karena itu, proses tersebut harus berjalan dengan baik.

Kepala Pusat Bantuan Hukum BKPM Riyatno mengatakan, hasil perundingan pemerintah dengan Freeport akan membawa pengaruh pada pandangan investor terhadap Indonesia. Dia mengharapkan, perundingan itu menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

“Harapannya negosiasi antara Freeport dengan pemerintah tentunya bisa menghasilkan solusi yang terbaik. Berhasil tidaknya negosiasi ini tentu akan berpengaruh pada pandangan investor pada iklim usaha di Indonesia,”‎ ujar Riyatno dalam seminar membangun iklim bisnis yang kondusif bagi Indonesia sejahtera, di kawasan Tugu Tani, Jakarta.

Riyatno menuturkan, jika hasil perundingan menghasilkan kesepakatan menguntungkan kedua belah pihak, akan menenangkan iklim investasi di Indonesia. Masyarakat pun bisa mendapat manfaat dari hasil perundingan tersebut.

“Dengan winwin solution ini, perusahaan dapat investasi dengan tenang di Indonesia dan pemerintah, khususnya masyarakat, bisa menikmati hasil,” tutur Riyatno.

Riyatno mengungkapkan, dalam perundingan, sebenarnya Freeport telah sepakat untuk melepas sahamnya (divestasi) menjadi 51 persen, pembangunan fasilitas pengelolahan dan pemurnian mineral (smelter), perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), serta stabilitas investasi peneriman negara harus lebih besar ketika berstatus IUPK.

“Stabilitas penerimaan negara yang nantinya lebih besar dibanding dengan KK dan didukung jaminan fiskal dan hukum yang terdokumentasi untuk Freeport,” tutur Riyatno.