Jenderal Dalang Kudeta Resmi Menjadi Wakil Presiden Zimbabwe

Kejaksaan Agung Zimbabwe telah melantik Jenderal Purnawirawan Constantino Chiwenga sebagai Wakil Presiden negara itu pada Kamis, 28 Desember 2017.

Maka kini, sang jenderal yang memimpin operasi kudeta terhadap eks-Presiden Robert Mugabe pada bulan lalu itu, telah resmi menjabat sebagai Wakil Presiden Zimbabwe. Demikian seperti dikutip dari VOA, Sabtu (30/12/2017).

Dalam kesempatan yang sama, eks-Menteri Pertahanan Kembo Mohadi ikut dilantik sebagai Wakil Presiden Zimbabwe.

Bersama-sama, keduanya bertandem mengisi kursi wapres untuk Presiden Zimbabwe periode interim-transisi, Emmerson Mnangagwa.

“Saya merasa harus mengabdi kepada negara. Setelah ditunjuk untuk menduduki suatu jabatan, kita harus menjalaninya. Ini yang dapat saya katakan, kita akan bekerja secara tim, dan kami akan membantu presiden, kami akan menjalankan tugas kami,” kata Wapres Zimbabwe, Constantino Chiwenga.

Pelantikan Wapres Chiwenga dan Wapres Mohadi menuai kritik dari kelompok oposisi dan pengamat politik. Mereka menyebut, Presiden Mnangagwa tengah berusaha membentuk kabinet berisi sosok yang terlibat dalam proses kudeta Mugabe.

Oposisi dan pengamat juga khawatir, Mngangagwa tengah berusaha untuk membentuk rezim politik yang didominasi militer. Apalagi engingat, Chiwenga adalah satu dari tiga jenderal yang megisi kabinet Mnangagwa yang beranggotakan 24 orang.

Selain Chiwenga, Jenderal Purnawirawan Parrence Shiri diangkat oleh Mnangagwa menjadi Menteri Pertanian sementara Jenderal Purnawirawan Sibusiso Moyo menduduki kursi Menteri Luar Negeri.

“Para pemimpin militer yang mengumumkan pelengseran Presiden Mugabe sekarang mendapat manfaat langsung dengan menduduki jabatan penting dalam pemerintahan. Ini tentu saja menimbulkan pertanyaan terkait kredibilitas dan kepercayaan,” kata Arnold Tsunga, ketua LSM International Commission of Jurists in Africa, mengomentari pelantikan Wapres Chiwenga dan Wapres Mohadi.

Meski begitu, Tsunga mengatakan tidak ada undang-undang di Zimbabwe yang melarang mantan Jenderal menduduki jabatan kabinet — asalkan mereka telah meninggalkan jabatan militernya.

Sementara itu, pengamat juga menilai bahwa rezim interim bertendensi militerisme itu dituding akan berusaha mendominasi dunia politik Zimbabwe pada Pilpres 2018 nanti.

Namun, lebih lanjut, Tsunga mengatakan bahwa pemerintahan Mnangagwa harus berusaha meyakinkan rakyat bahwa negara itu tidak berada di bawah kekuasaan militer.

“Pemerintah juga harus menjamin bahwa pemilihan nanti mencerminkan kehendak rakyat dan berlangsung secara bebas dan adil,” tambahnya mengomentari Pilpres Zimbabwe 2018 nanti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *