Ini Penyebab 2 Partai Besar Tinggalkan Ridwan Kamil

Indonesia baru memasuki hari ketiga 2018 ketika Ridwan Kamil (RK), sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat, mendatangi kantor pusat DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, di Jalan Diponegoro, Jakarta.

Pertemuan itu cukup mengagetkan mengingat hubungan komunikasi RK dengan PDI Perjuangan memang sempat ‎renggang.

Sejak sekitar setahun sebelumnya, RK sudah melirik PDI Perjuangan sebagai calon kendaraan politiknya di pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Barat. Sebaliknya, PDI Perjuangan juga membidiknya sebagai sosok untuk dipromosikan menjadi calon gubernur periode berikutnya. Bahkan sebanyak dua kali RK dijadikan pengajar di sekolah calon kepala daerah partai. Di ajang itu, RK diminta memaparkan resep kebijakannya sebagai wali kota Bandung.

Saat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menerima gelar doktor kehormatan dari Universitas Padjajaran Bandung, dukungan kepada RK secara simbolis sudah jelas. RK dan Ketua DPP PDI Perjuangan Tubagus Hasanuddin melakukan salam komando secara terbuka di hadapan publik yang hadir di acara itu.

Namun hubungan baik itu sempat sirna.

Berdasarkan penuturan seorang sumber Beritasatu yang bisa dipercaya, PDI Perjuangan meminta agar RK mendeklarasikan diri sebagai bakal cagub mereka. Dengan alasan tak ingin terlalu dini mengafiliasikan diri dengan salah satu parpol dan menyakiti pendukungnya yang kebanyakan merupakan massa mengambang, RK menolaknya secara halus. Namun, secara mendadak RK mendeklarasikan diri sebagai calon gubernur‎ dari Partai Nasdem.

Sumber itu menyebut RK memang memberitahu soal deklarasi dengan Nasdem itu kepada Megawati. Karena Ridwan Kamil sama sekali tak meminta pendapatnya soal rencana deklarasi dimaksud, Megawati pun tak meresponsnya.

Sejak itulah hubungan keduanya merenggang. Dan di 3 Januari 2018, di kantor Jalan Diponegoro itu, RK meminta maaf sekaligus memohon pengertian PDI Perjuangan atas situasi yang melingkupinya.

“Dia mengakui bahwa sebagai politikus yang masih muda, mungkin pernah salah langkah,” kata sumber itu.

Peluang RK sebagai calon gubernur PDI Perjuangan kembali mencuat setelah Partai Golkar balik arah dan membatalkan dukungan kepadanya, seiring dengan pergantian pucuk pimpinan partai pohon beringin itu. Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya membuka pintu dialog.

Namun, sejarah akhirnya mencatat bahwa di menit-menit akhir, PDI Perjuangan memilih untuk mengusung pasangan calonnya sendiri, yakni Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan.

“Kang Emil dan partai koalisi yang mendukungnya saat itu kurang sreg bila dipasangkan dengan Anton Charliyan,” kata sumber itu.

Versi Golkar
Wakil Sekjen Partai Golkar, Tubagus Ace Hasan Syadzily, menjelaskan keputusan pihaknya untuk akhirnya mengusung calon lain adalah murni karena keputusan RK yang tak konsisten menjalankan janjinya.

DPP Partai Golkar memang sebelumnya mendukung, dan bahkan sudah mengeluarkan surat rekomendasi untuk Ridwan Kamil.

Substansi lainnya adalah menginstruksikan kepada Ridwan untuk berpasangan dengan Daniel Mutaqin, kader Partai Golkar, sebagai calon wakil gubernurnya. Kata Syadzily, keputusan itu seharusnya segera ditetapkan paling lambat 25 November 2017.

“Namun hingga tanggal 20 Desember 2017, Pak Emil belum memutuskan pasangan wakil gubernurnya,” kata Syadzily.

Atas fakta itu, kata dia, Partai Golkar kembali mendorong kadernya sendiri, Dedi Mulyadi, untuk maju menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur.

Dedi Mulyadi, yang merupakan Ketua Golkar di Jawa Barat, akhirnya menjadi calon wakil gubernur‎ berpasangan dengan Deddy Mizwar yang diusung Partai Demokrat.

Elektabilitas Bukan yang Utama
Menurut Ketua Program Studi Fisip Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi, dalam politik praktis tindakan mendukung dan menarik dukungan adalah bagian dari dinamika politik yang ada.

Hampir tidak ada jaminan bahwa mendukung atau menarik dukungan selalu terkait dengan elektabilitas si calon. PDI Perjuangan maupun Golkar bisa saja mencabut dukungan walau seorang calon punya elektabilitas tertinggi.

“Selama memang tidak ada kesepakatan yang dilanggar, dan berada dalam posisi yang masih cair dan dinamis, langkah Golkar maupun PDI Perjuangan dimungkinkan dilakukan,” kata Muradi.

Alasannya bisa berbagai macam, tetapi biasanya pertimbangan partai politik adalah soal soliditas internal dan efektivitas pemenangan.

“Meski harus digarisbawahi juga bahwa langkah penarikan dukungan tersebut menjadi hal yang tidak cukup baik secara opini di mata publik,” kata Muradi.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya sudah memiliki sejumlah opsi soal pilgub Jabar sejak awal. Namun, prioritas memang diberikan kepada kader-kader sendiri setelah diuji melalui penugasan di lapangan.

Tak dibantah Hasto bahwa elektabilitas RK memang tinggi. Namun elektabilitas bukanlah segalanya. Sebab, seringkali hasil survei seorang calon kelihatan tinggi, namun justru tidak berhasil menang ketika bertarung di lapangan.

Disampaikan Hasto, PDI Perjuangan tahu benar bahwa jumlah penduduk yang besar dan perlu jangkauan luas mengartikan bahwa betapa pentingnya kekuatan terorganisir itu. Elektabilitas tanpa disertai gerakan mesin politik partai akan sulit menjamin kemenangan.

“Kami percaya pada gerakan terorganisir itu tadi. Apalagi dipimpin oleh perpaduan antara Pak Tubagus Hasanudin, seorang purnawirawan TNI dengan Pak Anton yang purnawirawan Polri. Ini akan membawa kejayaan bagi Jawa Barat,” kata Hasto mengulas pasangan calon yang sekarang diusung PDI Perjuangan.

PDI Perjuangan punya banyak contoh soal itu. Di Jawa Barat sendiri, seorang tokoh seperti Agum Gumelar saja gagal memenangkan pertarungan melawan Ahmad Heryawan di pilgub 10 tahun lalu. Padahal, elektabilitas Agum menurut berbagai survei saat itu berada di tempat teratas.

Begitupun di pilgub Jawa Barat terakhir, Dede Yusuf adalah calon dengan elektabilitas tertinggi, sementara PDI Perjuangan saat itu mengusung Rieke Diah Pitaloka yang elektabilitasnya dinilai pas-pasan.

“Tapi begitu pemilihan, Rieke mampu melesat seperti bintang meteor dan kemudian hanya kalah selisih 3,5% dengan incumbent. Begitupun Pak Jokowi (di pilgub Jakarta 2012) dan Ganjar di Jawa Tengah yang elektabilitasnya rendah tapi mampu jadi pemenang,” jelas dia.

Diberi Sinyal, RK Tak Paham
Ketika ditanya lebih teknis soal bagaimana akhirnya PDI Perjuangan tak memilih RK, Hasto menceritakan prosesnya. Pihaknya berdialog dengan banyak pihak, namun yang paling intens adalah dengan Golkar, untuk mengusung Dedi Mulyadi. Sebagai latar belakang, saat itu opsi yang dimunculkan adalah pasangan Ridwan Kamil-Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi sempat datang ke kantor DPP PDI Perjuangan. Hanya saja, saat itu, Hasto mengaku pihaknya sempat kaget dengan pernyataan Dedi yang demi kekuasaan, menyatakan siap menjadi anggota PDI Perjuangan apabila dicalonkan.

“Kemudian kami justru mengatakan pada Pak Dedi, kami bukan partai yang suka mengambil kader dari partai lain. Kami bukan menerapkan politik outsourcing,” kata Hasto.

Ketika Dedi akhirnya menentukan pilihan untuk berpasangan dengan Deddy Mizwar, kata Hasto, pihaknya tak pernah tersinggung meskipun proses dialognya sudah cukup dalam. Dan kemudian dari situlah justru menunjukkan bahwa PDI Perjuangan tidak pernah terjebak di dalam manuver elite yang hanya mencari kekuasaan.

Lalu tibalah saat berproses dengan RK, di mana ternyata yang bersangkutan memiliki cara pandang yang belum pas dengan PDI Perjuangan. Diakui Hasto, pihaknya sudah memberi sinyal kepada RK untuk sabar menunggu keputusan final. Sinyal preferensi kepada RK ditunjukkan dengan dua kali mengundangnya untuk mengajar di sekolah PDI Perjuangan.

“Beliau tidak mampu menangkap sinyal itu, sehingga masih mencari-cari (kendaraan politik lain) dan akhirnya kita melihat bahwa proses Pilgub di Jabar jadi begitu dinamis,” kata Hasto.

“Terlebih ketika saat itu kita mendengar bahwa beliau saat itu juga ada suatu hal yang menyebabkan tidak lagi sepenuhnya berdaulat, karena tekanan pihak-pihak tertentu.”

Yang dimaksud Hasto adalah informasi yang menyebutkan bahwa RK melakukan deklarasi dengan Nasdem karena tekanan dari kader Nasdem yang duduk di posisi hukum di pemerintahan.

“Kami mencari pemimpin yang berdaulat. Kami tidak mencari pemimpin yang mudah ditekan oleh persoalan hukum sekalipun,” kata Hasto.

Akhirnya, Kader Sendiri
Pada titik itulah PDI Perjuangan merasa bahwa TB Hasanuddin dan Anton Charliyan adalah perpaduan pasangan yang tepat.

Kata Hasto, PDI Perjuangan sangat yakin akan modalitas keduanya. Jawa Barat memiliki ibu kota Bandung, yang kerap disebut sebagai Paris Van Java. Di sisi lain, TB Hasanudin adalah lulusan sekolah militer di Prancis dan sangat lancar berbahasa Prancis. Hasto mengakui bahwa pihaknya melihat seakan-akan Hasanuddin dan Jawa Barat memang berjodoh.

Dari sisi personal, Hasanuddin juga dinilai sebagai sosok tegas. Sifat demikian sangat diperlukan Jawa Barat yang sedang mengalami kerusakan ekologi yang cukup tinggi sehingga sungai Citarum dikenal sebagai sungai yang paling kotor.

“Sungai itu tidak mampu dibersihkan selama 10 tahun kepemimpinan Pak Ahmad Heryawan. Di situ artinya memerlukan pemimpin yang tegas. Pemimpin yang setia pada prinsip tetapi juga punya leadership yang kuat, sehingga Pak TB kami hadirkan,” kata dia.

Jawa Barat juga mengalami proses industrialisasi terlalu cepat yang menggusur tradisi masyarakat agraris. Akibatnya, PDI Perjuangan menilai topangan kebudayaan bagi tumbuh dan berkembangnya modernitas itu menjadi kurang. Dampaknya, muncul berbagai persoalan seperti pengangguran, tingkat perceraian yang besar, serta partisipasi anak sekolah yang relatif rendah dibandingkan provinsi lain.

Padahal, lanjut Hasto, Jawa barat mengandung potensi yang begitu besar, di mana alam rayanya begitu indah. Selain itu kebudayaan dan Bahasa Sunda yang terdengar indah di telinga juga mengekspresikan jati diri masyarakat Jawa Barat.

“Ibu Megawati menaruh perhatian yang sangat luas, sangat khusus terhadap Jawa Barat itu. Maka Pak TB Hasanuddin dengan kepemimpinan yang tegas dan Sunda betul itu diharapkan mampu memimpin,” kata dia.

Satu poin lagi yang dilihat PDI Perjuangan. Hasanuddin sudah menjadi legislator di DPR dan memimpin Komisi I DPR yang membidangi isu pertahanan. Sementara di Jawa Barat, terdapat sejumlah industri pertahanan strategis seperti IPTN dan Pindad.

Kata Hasto, selain dekat dengan Megawati, Hasanuddin juga sangat dekat dengan Presiden RI Ketiga BJ Habibie, sehingga mimpi Habibie juga bisa dilanjutkan oleh Pak Hasanudin soal industri pertahanan di Jawa Barat.

“Dan orangnya meskipun sosok yang tegas, tetapi beliau humoris. Itu watak Jawa Barat,” kata Hasto.

Sementara Anton adalah sosok yang dibesarkan di Pesantren Suralaya, Tasikmalaya, sehingga dia dibesarkan dalam tradisi keislaman dan sosoknya rendah hati.

Prestasi dan keberpihakannya kepada isu-isu kerakyatan, kemanusiaan, dan kebenaran juga jelas. Untuk diketahui, kata Hasto, Anton adalah ketua penyidik untuk kasus Marsinah.

“Bagaimana dia mampu mengungkap kasus Marsinah dan membela para buruh, membela yang tertindas dengan tekanan-tekanan Orde Baru saat itu yang tidak mudah,” kata Hasto.

“Dan Pak Anton itu juga kepemimpinannya sangat baik, daya organisasinya sangat baik, sehingga perpaduan antara Pak TB dan Pak Anton mampu membangun sebuah kerja politik untuk rakyat di Jawa Barat.”

Pasangan Underdog
Menurut Muradi, sah-sah saja PDI Perjuangan mengambil langkah apapun untuk menang, termasuk dengan menduetkan Hasanuddin-Anton.

Namun, realitas politik politik hari ini, dua nama yang diajukan oleh PDI Perjuangan tersebut bisa dianggap underdog dan tidak diperhitungkan oleh publik maupun lawan politik. Dalan sejumlah survei, kedua nama tersebut dinilai tidak cukup kompetitif dibandingkan dengan nama-nama yang beredar saat ini.

“Namun dengan kekuatan soliditas internal PDI Perjuangan, sokongan logistik yang kuat dan juga basis pengalaman mengelola teritorial, maka waktu enam bulan akan memberikan kemungkinan pasangan ini kompetitif,” ujarnya.

Lanjut Muradi, Hasanuddin-Anton memang pasangan unik karena tidak mewakili birokrat sipil. Namun, baginya, keunikan itu bisa menjadi kartu baik buat PDI Perjuangan, asal bisa dikapitalisasi untuk pemenangan.

Terlepas dari apapun itu, kembali ke soal peluang Ridwan Kamil, Muradi menilai keputusan PDI Perjuangan dan Golkar tak mengusungnya memang akan berpengaruh secara psikologis ke pemilih.

Namun, dia meyakini pengaruh itu tidak cukup menggerus suara RK karena mayoritas pemilih RK tidak berafiliasi ke partai politik yang ada.

“Artinya dukungan PDIP dan Golkar hanya sebatas pada dukungan untuk kendaraan politik semata, dan dampak itu tidak cukup signifikan untuk mengurangi atau bahkan menggerus dukungan publik ke RK,” kata Muradi.

Bagi masyarakat Jabar saat ini, menurut Muradi, ada empat tipikal pemimpin yang diharapkan. Yakni, pemimpin yang mampu merealisasikan apa yang menjadi kehendak publik. Kedua, pemimpin yang mampu menjadi panutan publik dan role model bagi masyarakat, tidak korupsi, menjaga moralitas. Ketiga, pemimpin yang mampu mengintegrasikan antara kepentingan pusat dengan daerah untuk merealisasikan harapan publik.

“Keempat, pemimpin yang bisa menjaga harmonisasi di masyarakat. Menjaga kepentingan publik, baik mayoritas maupun minoritas, dalam harmonisasi yang sama,” kata Muradi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *