Bertemu Aung San Suu Kyi, Paus Fransiskus Tak Bahas Rohingya

Naypyidaw Paus Fransiskus sama sekali tak menyebut penamaan kelompok etnis minoritas Rohingya dalam pidato publiknya, saat bertemu dan berbagi panggung dengan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi di Naypyidaw pada Selasa 28 November 2017.

Padahal, Paus Fransiskus datang ke Myanmar usai 620.000 etnis Rohingya melakukan eksodus massal dari Negara Bagian Rakhine, Myanmar ke Bangladesh sejak Agustus 2017 lalu. Eksodus itu menciptakan krisis kemanusiaan terparah, bahkan PBB melabelnya sebagai a textbook example of ethnic cleansing.

Di samping tak menyebut penamaan Rohingya, sang penampuk Takhta Suci Vatikan itu juga lebih memilih pernyataan yang relatif berkonotasi halus dan non konfrontatif.

Dalam salah satu kalimat pidatonya, Paus Fransiskus mengatakan, “Myanmar, secara keseluruhan telah menderita karena konflik sipil dan kekerasan yang berlangsung lama dan menciptakan kesenjangan.” Demikian seperti dikutip dari The Guardian, Selasa (28/11/2017).

Ia juga mengatakan, “Perbedaan agama tak boleh menjadi sumber kesenjangan dan ketidakpercayaan. Agama harus menjadi sumber persatuan, maafmemaafkan, toleransi, dan kebijakan.”

Kendati demikian, Paus meminta agar, “Proses perdamaian dan rekonsiliasi harus selaras dengan komitmen keadilan dan hak asasi manusia.”

Dalam kesempatan yang sama, Aung San Suu Kyi mengatakan bahwa situasi di Rakhine dapat dijadikan sebagai momentum bagi Myanmar untuk mengatasi beragam isu sosialekonomipolitik yang telah mengikis kepercayaan, pemahaman, harmoni, dan kerja sama di Rakhine.

Seperti dikutip dari The Guardian, keputusan Paus Fransiskus untuk menggunakan pernyataan yang relatif berkonotasi halus dan non konfrontatif adalah demi melindungi pemeluk kristiani di Myanmar.

Ia khawatir, menyebut kata Rohingya justru akan menyulut insiden diplomatik yang mungkin akan menjurus pada persekusi kelompok nasrani yang merupakan minoritas di Myanmar.

Sebelumnya, pertemuan Paus Fransiskus dengan Aung San Suu Kyi merupakan ajang yang paling dinanti. Beberapa bulan lalu, ia pernah menekankan bahwa Suu Kyi cenderung diam dalam menyikapi krisis kemanusiaan yang terjadi di Burma.

Selain itu, bagi komunitas internasional, pertemuan itu mampu menjadi ajang bagi sang penampuk Takhta Suci Vatikan untuk membahas krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar secara lebih terbuka, termasuk menyebut etnis yang terdampak sesuai dengan nama yang seharusnya, Rohingya.

Myanmar sendiri tak mengakui etnis tersebut sebagai warga negara seperti yang diatur dalam Myanmar Nationality Law 1982 , sebuah langkah yang dianggap oleh Tim Pencari Fakta PBB untuk Urusan Myanmar, Marzuki Darusman sebagai indikasi diskriminasi yang melembaga.